BAB
IV
KESIMPULAN
DAN SARAN
A.
KESIMPULAN
Implementasi
pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Sentolo tahun 2011 ddilihat dari teori
implementasi dapat disebut berhasil. Hal ini karena instrumen tentang faktor
dalam pelaksanaan implementasi tersebut dapat dengan baik dilakukan. Hal ini
dapat dilihat dari program dan kegiatan yang dilakukan. Program tersebut dapat
diimplementasikan secara keseluruhan, demikian juga dengan target-targetnya.
Secara
keseluruhan, program tahun 2011 PNPM Mandiri Pedesaan yang dilaksanakan di
Sentolo hanya pada merumuskan pada program fisik, hal ini diimplementasikan
dalam bentuk kegiatan pembangunan fisik untuk sarana publik seperti bangunan
pelayanan terpadu (Yandu) dan pembangunan talud jalan. Program dan kegiatan
tersebut adalah program kegiatan kelanjutan dari program kegiatan yang telah
dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan sebagai implementasi
dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa masing masing.
Dalam
pelaksanaan PNPM Mandiri di Kecamatan Sentolo, terdapat banyak pihak
(stakeholder) yang terlibat. Di tingkat desa, setidaknya terdapat 8 kategori
stakeholder, yaitu Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pengelola
Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pemantau, Tim Pemelihara, Kader
Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan kelompok-kelompok dalam masyarakat.
Sedangkan di tingkat kecamatan terdapat 10 stakeholder, yaitu camat,
Penanggung-jawab Operasional Kegiatan (PjOK), tim verivikasi, Unit Pengelola
Kegiatan (UPK), badan pengawas, fasilitator kecamatan, Pendamping lokal,tim
pengamat, badan kerjasama antar desa (BKAD) serta setrawan kecamatan.
Implementasi PNPM Mandiri di Sentolo tidak mengalami kendala, baik struktural
maupun kultural, hal inilah yang menjadi modal dasar keberhasilan PNPM Mandiri
di Sentolo.
Dalam kacamata
peneliti, menurut saya terdapat dua faktor utama yang menjadikan mengapa
implementasi pelaksanaan tersebut berhasil. Pertama faktor struktural. Adanya
aturan yang jelas sebagai payung hukum menjadikan implementasi tidak memiliki
kendala, apalagi hal tersebut didukung oleh dukungan anggaran dan birokrasi.
Dukungan anggaran dapat dikatakan tidak mengalami kendala sebab anggaran
pelaksanaan PNPM Mandiri telah dianggarkan dalam APBN maupun APBD. Demikian
juga dengan dukungan birokrasi, terutama ditingkat desa dan kecamatan, kepala
desa dan camat terlibat langsung dalam pelaksanaan. Ini artinya struktur dalam
birokrasi pemerintahan memberi dukungan. Bahkan camat dan kepala desa terkadang
langsung meninjau kegiatan.
Demikian juga
stakeholder yang lain, terutama masyarakat sasaran sebagai penerima manfaat,
mereka cukup antusias. Kenyataan ini dapat disebut bahwa partisipasi masyarakat
sudah cukup terbangun dalam program ini. Apalagi dalam pembangunan yang
dilakukan, pembangunan yang dilakukan terdamak langsung terhadap diri mereka
sendiri. Misalnya dalam pembangunan posyandu, pembangunan tersebut berdampak
terhadap kehidupan mereka pasca program tersebut.
Kedua, faktor
kultural. Faktor ini menjadi ciri khas yang mungkin sangat jarang terjadi
didaerah lain. Di Sentolo yang pernah menjadi ibukota pemerintahan Kabupaten
Adikarto, hubungan ketetanggaan dan kekerabatan terhubung dengan erat. Ini
menjadikan, masyarakat penerima manfaat sebagai agen pelaksana kegiatan sangat
memungkinkan mencapai keberhasilan. Faktor kultural ini turut mendorong
keberhasilan.
B.
SARAN
Penelitian ini
hanya melihat pelaksanaan sebuah program, artinya hanya penelitian yang melihat
sampai sejauhmana model formulasi tersebut dibuat, direncanakan dan
dilaksanakan. Dari sini peneliti telah sampai pada kesimpulan bahwa pelaksanaan
dilihat dari rangkaian yang sifatnya tersebut cukup berhasil. Penelitian ini
perlu dilanjutkan dengan penelitian lain, yaitu penelitian yang sifatnya
melihat sampai sejauhmana dampak keberhasilan tersebut, yaitu apakah
keberhasilan program tersebut berdampak terhadap jumlah keadaan jumlah
masyarakat miskin sebagai masyarakat sasaran. Pertnyaan yang dapat diajukan adalah,
apakah jumlah masyarakat miskin sebelum dan sesudah program tersebut dilakukan
berubah, apakah jumlah masyarakat miskin sasaran semakin bertambah, berkurang
atau bahkan tidak berubah. Artinya perlu ada penelitian lanjutan yang melihat
sampai sejauhmana dampak PNPM Mandiri terhadap perubahan tingkat kemiskinan
masyarakat sasaran.
DAFTAR PUSTAKA
AG . Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
Dunn, William N, Public Policy Analysis; An Introduction,
2nd edition, University of Pittsburgh, New Jersey. Diterjemahkan dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta, 1998.
__________, Analisa Kebijaksanaan
Publik, Hanindita Graha Widya, Yogyakarta. 1995.
Hessel Nogi S. Tangkilisan. Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Lukman
Offset dan YPAPI, Yogyakarta, 2003.
Riant Nugroho Dwidjowijoto, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi,
dan Evaluasi, Elex Media Komputindo, Yogyakarta, 2004.
Sutrisno
Iwantono
Pemikiran Tentang Arah Kebijakan.
Makalah, Jakarta, 2004.
Solihin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke
Implementasi, Bumi Aksara, Cet. Ke-6, Jakarta, 2003.
Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik, Penerbit Suara Bebas,
Yogyakarta, 2006.
Sparadley,
James P, The Etnografi Interview,
diterjemahkan oleh Misbah Zulfa Elizabeth dalam bahasa Indonesia dalam buku
Metode Etnografi, Penerbit Tiara Wacana, Cetakan I, 1997.
Wayne
Parsons, Public Policy, Pengantar Teori
dan Praktik Analisa Kebijakan, Kencana (Prenada Media Group), Jakarta. 2011
Weiner.
Myron, (1992), Kebijakan Preferensial,
dalam Roy C. Macridis dan Bernard E. Brown (ed), Perbandingan Politik, Penerbit
Erlangga, Jakarta. Judul asli, The Political Consequences of Preferential
Policies, The City University of New York, 1983.
Website:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar